Joint Statement on the ‘Act of Free Choice’ Judicial Review Submission.
[Scroll Down For Indonesia]
TAPOL and the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) are calling attention to an application for judicial review of the “Act of Free Choice” by the Indonesian Constitutional Court. Recently filed by human rights lawyers on behalf of West Papua customary leaders and churches, the submission states that the highly contested self-determination “referendum” held in 1969 must be deemed contrary to the rights granted under Indonesian constitution, including the rights to freedom of thought and conscience, right to life, right to feel safe, and the right to not be tortured.
The “Act of Free Choice” took place between July 14 and August 2, 1969. It was implemented following the guidelines of the New York Agreement (Agreement Between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands Concerning West New Guinea (West Irian [West Papua])of August 16, 1962. The New York Agreement set the terms of the self-determination process. The UN was to assist Indonesia in overseeing an exercise of free choice by the people of West Papua on their political status, choosing between independence or remaining under Indonesian control. There was to be full participation by all adults in accordance with best international practice. However, there was no meaningful support from the United Nations to guarantee a freely-held vote. Instead, Indonesia took control of the process and backed by threats from its military, hand-picked 1025 men and women and forced them to vote for annexation by Indonesia. It is why West Papuans refer to the referendum as “Act of No Choice”. The referendum was by no means a legitimate exercise of self-determination.
This strategic litigation reminds the international community about the root cause of the long-running conflict in West Papua. The right to self-determination is an erga omnes norm which means that every State has the obligation to ensure that everyone’s right to self-determination is fulfilled.
This 50 years of injustice has cost the loss of hundreds of thousands of indigenous West Papuan lives. West Papuans today still suffer persecution for expressing their rights to self-determination. We encourage the Indonesian government to accept the submission and to acknowledge that the vote staged in 1969 was contrary to rights granted under the Indonesian Constitution.
TAPOL and ETAN believe that the right to self-determination is fundamental and that the people of West Papua have not yet been given the freedom to exercise that right.
TAPOL and ETAN each work to promote human rights, justice and democracy in Indonesia and Timor-Leste. We join West Papuans in calling for an internationally-supervised referendum conducted according to international standards.
JRPepera_joint-statement.web_.pdf
Pernyataan Bersama tentang Pengajuan Tinjauan Pengadilan ‘Act of Free Choice’
TAPOL dan East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) meminta perhatian pada permohonan peninjauan kembali terhadap “Undang-Undang penentuan nasib sendiri” oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Baru-baru ini diajukan oleh pengacara hak asasi manusia atas nama pemimpin adat dan gereja-gereja Papua Barat, pengajuan menyatakan bahwa “referendum” penentuan nasib sendiri yang diadakan pada tahun 1969 dianggap bertentangan dengan hak-hak yang diberikan oleh konstitusi Indonesia, termasuk hak untuk kebebasan pikiran dan hati nurani, hak untuk hidup, hak untuk merasa aman, dan hak untuk tidak disiksa.
“Act of Free Choice” berlangsung antara 14 Juli dan 2 Agustus 1969. Itu dilaksanakan mengikuti pedoman Perjanjian New York ( Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda Mengenai West New Guinea (Irian Barat) [ Papua Barat ]) tanggal 16 Agustus 1962. Perjanjian New York menetapkan ketentuan proses penentuan nasib sendiri. PBB akan membantu Indonesia dalam mengawasi pelaksanaan penentuan nasib sendiri oleh orang-orang Papua Barat pada status politik mereka, memilih antara kemerdekaan atau tetap di bawah kendali Indonesia. Harus ada partisipasi penuh oleh semua orang dewasa sesuai dengan praktik internasional terbaik. Namun, tidak ada dukungan berarti dari PBB untuk menjamin pemungutan suara yang dipegang secara bebas.Sebagai gantinya, Indonesia mengambil kendali atas proses tersebut dan didukung oleh militernya, 1025 pria dan wanita yang dipilih sendiri dan memaksa mereka untuk memilih untuk dianeksasi oleh Indonesia. Itulah sebabnya orang Papua menyebut referendum sebagai “Act of No Choice”. Referendum sama sekali bukan latihan penentuan nasib sendiri yang sah.
Litigasi strategis ini mengingatkan masyarakat internasional tentang akar penyebab konflik yang berkepanjangan di Papua Barat. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah norma erga omnes yang berarti bahwa setiap Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak setiap orang untuk menentukan nasib sendiri terpenuhi.
Ketidakadilan selama 50 tahun ini telah menyebabkan kerugian ratusan ribu nyawa asli Papua. Papua Barat hari ini masih menderita penganiayaan karena mengekspresikan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk menerima pengajuan tersebut dan mengakui bahwa pemungutan suara yang dilakukan pada tahun 1969 bertentangan dengan hak yang diberikan berdasarkan Konstitusi Indonesia.
TAPOL dan ETAN percaya bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri adalah fundamental dan bahwa rakyat Papua Barat belum diberi kebebasan untuk menggunakan hak itu.
TAPOL dan ETAN masing-masing bekerja untuk mempromosikan hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi di Indonesia dan Timor-Leste. Kami bergabung dengan orang Papua Barat dalam menyerukan referendum yang diawasi secara internasional yang dilakukan sesuai dengan standar internasional.
Sumber berita : http://tapol.org/news/joint-statement-act-free-choice-judicial-review-submission
Alih bahasa oleh : Ms. Woyoo
Diterbitkan oleh : Apepi Chitons
Hubungi kami : facebook.com/bombthepalace
Chitons@autistici.org
